WARTA | HUKUM

Fraksi Gelar Diskusi Terbuka, Ungkap Skandal BLBI

SKIH / ISTIMEWA

Fraksi Gelar Diskusi Terbuka, Ungkap Skandal BLBI

Bertempat di Resto Gado-gado Boplo Menteng Jakpus, Front Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) menggelar diskusi publik yang mengangkat tema "Skema Penyelesaian Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)".

Ketua FRAKSI Wahyu dalam saat membuka Diskusi menegaskan, bahwa forum diskusi ini digelar, karena kasus BLBI ini sudah terlalu lama dan merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu harus disikapi dengan serius.

Dengan pembicara para pakar hukum, diskusi ini digelar tidak jauh dari tema yang diangkat yaitu menawarkan penyelesaian skandal BLBI secara komprehensif, kita berharap skandal BLBI ada penuntasan yang komprehensif, sehingga uang negara yang jumlahnya ratusan triliun bisa dikembalikan untuk kemakmuran rakyat.

Diakuinya Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) telah berunjukrasa ke KPK agar KPK tidak tebang pilih dalam penyelesaiannya, siapa pun yang terlibat dalam kasus BLBI harus dihukum serta masalahnya harus diusut tuntas. Hari ini kita berdiskusi untuk mengupas tuntas masalah skandal BLBI tersebut oleh para narasumber yang akan mengupas tuntas skandal BLBI, Diharapkan pemerintah kembali menindaklanjuti skandal BLBI agar tidak diberbuntut panjang, tegasnya.

Sementara dalam Diskusi tersebut, Pembicara Diskusi Eko Supriyanto, wartawan senior yang turut mengawal kasus BLBI menegaskan, bahwa BLBI diluncurkan saat itu untuk mengamankan perekonomian negara, bank yang hampir mati diberikan bantuan dana agar tetap bisa menjalankan, dan pemerintah mengucurkan ratusan trilyun untuk penyehatan Bank Pemerintah maupun Bank Swasta.

Kemudian Pemerintah membentuk BPPN yang dibentuk untuk menjual aset-aset bank bermasalah guna pemasukan uang negara serta menggembalikan pinjaman uang negara. Jadi BLBI maupun Badan Penyegatan Perbankkan Nasional adalah sebuah kebijakan, ungkapnya.

Sementara Hasbullah juga menjelaskan bahwa kasus Syafrudin harus dipisahkan, karena dalam penyaluran BLBI bahwa hukum harus disertai fakta, kalau penyelesaian ada penyimpangan maka hal tersebut harus diperjelas apakah kesalahan pada saat penyaluran atau penyelesaian.

Andi Wahyu pembicara yang juga pakar hukum menjelaskan bahwa cara penyelesaian BLBI baik didalam pengasilan maupun diluar pengadilan harus mengikuti aturan yang ada guna membangun kepercayaan internasional, tegasnya.

Suparji menilai bahwa dalam konteks BLBI yang bersalah harus dihukum dan KPK harus bertindak adil, kasus ini adalah koridor hukum dan jangan dijadikan komunitas politik, kita meminta kasus ini segera diselesaikan tintas, harus ada kepastian dan ada nilai keadilan. Untuk itu kita menunggu proses di KPK maupun pengadilan, paparnya.(Pr)

Penulis: Priyono
Editor: Priyono

Now Trending