WARTA | HUKUM

Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Rote Ndau Desak Kepolisian RI Bongkar KKN Pemkab Rote Ndau

SKIH / ISTIMEWA

Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Rote Ndau Desak Kepolisian RI Bongkar KKN Pemkab Rote Ndau

Pembangunan Wilayah terluar Kabupaten Rote Ndau sebagai wilayah paling selatan Indonesia hingga saat ini belum begitu dirasakan masyarakatnya, bahkan menurut para Mahasiswa dan Pemuda Rote Ndau di Jakarta, hal tersebut karena adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Rote Ndau oleh pejabat di sana, dan upaya hukum sangat lemah,untuk itu hari ini Jumat 14 September 2018, Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Rote Ndau mendatangi dan mendesak Kepolisian RI untuk membongkar KKN Pemkab Rote Ndau, serta menangkap oknum di Pemerintah Kabupaten Rote Ndau, ungkap Penanggungjawab Aksi Demo, yang juga ketua divisi hukum Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara RI (ANTRA RI), Paulus Henuk SH pada wartawan di halaman Mabes Polri Kebayoran Jakarta.

Lebih jauh Henuk menegaskan, bahwa Demo ke Mabes Polri ini karena pemeriksaan di Rote Ndau mandek tanpa ada tindaklanut setiap laporan ANTRA RI di daerah, dan kita meminta Mabes Polri untuk mengirim tim khusus untuk melakukan tindakan hukum atas dugaan KKN di Rote Ndau, dimana banyak pelanggaran hukum namun tidak adanya penindakan, untuk itu hari ini kami ke Mabes Polri, Istana Negara dan ke Kantor KPK, untuk menyerahkan data-data dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Rote Ndau, tegasnya.
ANTRA menemukan data pelanggaran oleh Bupati Rote Ndau, seperti adanya dugaan korupsi penggunaan dana APBD dan Dana Desa, yang melanggar aturan serta penyelenggaraan pemerintahan Rote Ndao yang tidak patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini,

Lebih jauh diungkapkan, bahwa upaya dalam menyelamatkan uang rakyat dan perlunya pembangunan yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi, sebagaimana dana APBD Rote Ndao yang digulirkan justru diselewengkan oleh pejabat di Rote ndao, dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Rote ndao, untuk itu kami masyarakat Rote Ndau di Jakarta, meminta kepada Kepolisian RI untuk bertindak tegas dan segera menyelidiki dugaan KKN di Rote ndao yang melibatkan banyak pejabat, termasuk Bupati Rote Ndau, paparnya.

Disamping itu Bupati selaku penyelenggara pemerintah daerah, juga melakukan pencopotan pejabat daerah, serta memberhentikan Kepala Desa pilihan Rakyat dengan SK yang melanggar aturan, bahkan terjadi disktriminasi di Kabupaten paling timur Indonesia ini, hari ini kita ke Mabes POLRI dan KPK agar pimpinan disini memberikan perhatian khusus dalam penegakan hukum pada Kabupaten Rote Ndau, demi keberlangsungan pembangunan nasional, bagaimana penerapan hukum dapat dilakukan seadil-adilnya bagi masyarakat Rote Ndau, tegas Henuk.

Yang paling baru adalah ketika kami menemukan bukti sejumlah uang sebesar 7,4 miliar yang tadinya sudah disetorkan oleh Pemda ke bupati Rote ndao sebagai pembelian tanah, tapi justru disetorkan kembali ke kas daerah. ini membuktikan bahwa ada kesalahan, bahwa ada pelanggaran di sana, karena diatas tanah tersebut sudah dibangun 4 bangunan milik Pemda, namun uangnya tidak jadi dibayarkan untuk pembelian, tetapi dengan seenaknya Bupati mengganti dengan cara sewa tanah, tanpa ada persetujuan Dewan, hal tersebut jelas menyalahi prosedur dan harus diusut tuntas kemungkinan adanya permainan dari yang seharusnya milik Negara, tiba-tiba Negara hanya sewa ke pemilik lahan, ini jelas merugikan Negara, data akan kami serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, siang ini, tambahnya. (Red).

Penulis: Priyono
Editor: Priyono

Now Trending