WARTA | LIPUTAN KHUSUS

MANTAN KETUA DPRD DAN SEKDA MAMASA DI LAPORKN DI KEJAGUNG

SKIH / ISTIMEWA

MANTAN KETUA DPRD DAN SEKDA MAMASA DI LAPORKN DI KEJAGUNG

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kamis siang tgl 26 Maret 2020 mendatangi kantor Kejaksaan Agung,guna melaporkan Dugaan Korupsi dan Konspirasi mantan ketua DPRD Mamasa H.Muhammadiya Mansyur,SH dan Sekda Mamasa Ardiansya,SPT terkait konspirasi pembahasan APBD Mamasa thn 2019.

Kami resmi melaporkan mantan ketua DPRD dan Sekda Mamasa dimana keduanya di duga melakukan konspirasi dalam pembahasan APBD Mamasa thn 2019, hal ini di duga dengan adanya surat tulis tangan H.Muhammadiya selaku ketua DPRD yang di tujukan pada Ardiayansya,SPT saat itu menjabat kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Mamasa melalui H.Samad selaku Kabag Hukum Pemda Mamasa dimana surat itu H.Muhammadiya meminta Ardiansya mencairkan Dana sesuai kesepakatan sebelumnya yaitu, masing-masing Rp. 5 milyar untuk ketiga unsur pimpinan DPRD Mamasa,di lihat dari isi surat tersebut keduanya ini telah melakukan kesepakatan sebelum pembahasan APBD 2019 itu, ini konspirasi yang tdk boleh di biarkan terjadi, kami minta pihak Kejaksaan Agung untuk segera di tindaklanjuti laporan kami, selain itu kami juga meminta pada pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pengawas Kejaksaan agar memanggil Kejati Sulbar untuk di mintai pertanggungjawaban atas beberapa kasus yang sudah di laporkan oleh LSM di Kejati Sulbar tapi tidak berjalan, Hal ini di sampaikan Andi Baharuddin,SH selaku Direktur Eksekutif Komite Anti Korupsi Indonesia di Jakarta seusai Laporan di Kejaksaan Agung.

Menurut Andi Selain melaporkan beberapa dugaan korupsi Pemda Mamasa pihaknya mendesak juga Kejaksaan Agung dan Komisi pengawas Kejaksaan agar segera memanggil Kejati Sulbar untuk di mintai klarifikasi dan pertanggungjawaban yg bersangkutan atas sejumlah kasus yang sudah di laporkan di Kejati Sulbar namun tidak berjalan, salah satu contoh dugaan korupsi kasus pengadaan bibit kopi thn 2015 oleh Dinas pertanian Pemda Mamasa yang di laporkan oleh LSM Anti Korupsi Indonesia(AKINDO) yang sudah 2 orang yang menjadi tersangka sejak tahun 2018 yaitu sdr Murnianto selaku PPK dan sdr Donatus Marru sebagai kontraktor sampai sekarang belum di lakukan penahanan, selain itu kasus pengadaan bibit kopi yang merugikan negara hampir 10 milyar ini ada keterlibatan pihak lain, Kepala Dinas pertanian saat itu Ir.Mambu yang sekarang menjabat BAPEDA Mamasa harus di mintai pertanggungjawabannya dan pihak-pihak lain yang ada kaitan dengan kasus itu.

Dalam mengakhiri perbincangannya Andi menegaskan bahwa pihaknya membagi 2 laporannya yaitu kasus - kasus yang sudah masuk laporan di Kejati Sulbar akan berkordinasi terus dengan pihak Kejaksaan Agung dan Komisi Pengawas Kejaksaan, sementara kasus - kasus yang melibatkan DPRD dan Kepala Daerah kami langsung lapor di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) ujarnya.

Penulis: Priyono
Editor: Priyono

Now Trending