TNI AL GAGALKAN PENYELUNDUPAN 8,85 TON PASIR TIMAH ILEGAL DI BELITUNG

Jalesveva Jayamahe,
Belitung, 8 Oktober 2026 - - - Tim Satgassus Timah Pusat Intelijen TNI Angkatan Laut (Pusintelal) bersama Posal Mendanau Lanal Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal di kawasan pantai Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Rabu malam (7/10). Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan dua unit truk dengan total muatan 177 karung pasir timah.

Penindakan berawal dari laporan masyarakat mengenai rencana penyelundupan pasir timah ilegal di wilayah Kecamatan Sijuk. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satgassus Timah Pusintelal bergerak menuju lokasi dan mendapati indikasi aktivitas penyelundupan. Saat dilakukan penyergapan, para pelaku melarikan diri ke area rawa bakau dan perkebunan kelapa sawit.

Di lokasi, tim menemukan dua unit truk bermuatan pasir timah dengan kondisi mesin masih menyala. Selain itu, turut ditemukan dua kapal pelangsir tanpa muatan serta satu unit mobil Toyota Avanza warna silver dalam keadaan terkunci dan tanpa pengemudi.

Kedua truk beserta 177 karung pasir timah selanjutnya diamankan dan dibawa ke Posal Mendanau Lanal Bangka Belitung. Sementara itu, dua kapal pelangsir direncanakan dibawa menuju dermaga Posal Mendanau setelah kondisi air laut pasang dan situasi memungkinkan.

Berdasarkan hasil penimbangan, pasir timah yang diamankan memiliki berat kurang lebih 8.850 kilogram atau 8,85 ton. Dengan asumsi harga US$54,3 per kilogram dan kurs Rp17.890 per dolar AS, nilai pasir timah tersebut ditaksir mencapai Rp8.597.128.950 atau sekitar Rp8,59 miliar.

Nilai tersebut merupakan estimasi sementara yang digunakan sebagai dasar taksiran potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Keberhasilan penindakan ini menunjukkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mencegah berbagai bentuk penyelundupan dan mengamankan sumber daya alam Indonesia dari aktivitas ilegal.

Melalui sinergi unsur intelijen dan kewilayahan, TNI AL akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan serta melindungi kekayaan sumber daya alam nasional, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.